Network
MataBangka.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengamanan IUP PT Timah di Graha PT Timah, Pangkalpinang pada Kamis (9/3/2023).
Penjabat Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin menyebutkan bahwa pengamanan terhadap objek vital nasional harus dilakukan secara kolaboratif sehingga hal yang terjadi tidak lagi terulang dan menimbulkan korban jiwa.
Di Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin menyebutkan terdapat wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah sebagai salah satu objek vital nasional bidang energi, sehingga sudah sepatutnya harus dijaga dan diamankan agar terbebas dari aksi penambangan tanpa izin atau ilegal.
"Dari tragedi tersebut kabarnya Depo BBM Pertamina itu akan dipindahkan ke tanah Pelindo. Jadi, kenapa yang benar harus dikorbankan," ujarnya.
Ia menilai pengamanan terhadap objek vital nasional harus dibutuhkan komitmen semua pihak, karena urusannya dengan pengamanan pendapatan negara yang bersifat strategis.
Sebagai contoh, PT Timah lanjut Ridwan setiap tahunnya harus menderita hingga Rp 2,5 triliun akibat penambangan ilegal.
Belum lagi semakin banyaknya lahan kritis dan negara harus menanggung pemulihan lingkungan yang rusak karena tambang ilegal.
Hal tersebut lanjut Ridwan disebabkan karena tidak adanya perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terlanjur terjadi.
Oleh karena itu, ia berharap agar seluruh elemen pemerintah, akademisi, praktisi, komunitas bisnis, media dan masyarakat untuk turut menjaga eksistensi objek vital nasional PT Timah, termasuk pihak kepolisian.
