Network
MataBangka.com - Pengendalian inflasi daerah jadi perhatian Penjabat Gubernur Bangka Belitung. Pasalnya inflasi Bangka Belitung sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo.
Sebagai langkah cepat serta tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi, Ridwan Djamaluddin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin 24 Oktober Malam.
Pj Gubernur menginstruksikan agar Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel, dapat menyiapkan presentasi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, penggunaan anggaran 2022 yang harus segera diselesaikan, pasar induk dan penggunaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Baturusa, pariwisata Bangka Belitung, tindak lanjut kunjungan presiden, sentra logistik, dan presentasi inflasi.
Mengenai Pariwisata Bangka Belitung, Pj Gubenur mengatakan dirinya pernah menyampaikan kepada para pelaku usaha bahwa Pemprov Kep. Babel akan mematangkan masterplan pariwisata Bangka Belitung.
"Jadi nanti, Dinas Pariwisata adakan saja acara, mengundang para pemangku kepentingan dan kementerian, inilah pariwisata yang ingin kita lakukan," ujarnya.
Sedangkan terkait sentra logistik di bandara eks terminal Depati Amir, Pj Gubernur meminta agar mengundang pihak-pihak terkait seperti Angkasa Pura, Sriwijaya Air dan JNE untuk secepatnya rapat bersama mematangkan rencana.
Pj Gubernur juga mengatakan perlu mengundang Perhubungan Laut, Pelindo, dan ASDP terkait insfrastruktur pelabuhan sebagai tindak lanjut kunjungan presiden dan sekaligus melanjutkan diskusi yang sebelumnya telah dilakukan di Bappeda, agar rencana tersebut dapat segera dilaksanakan.
Kemudian terkait kunjungan Presiden, agar pernyataan presiden selama kunjungan ke Bangka Belitung dapat segera dieksekusi, Pj Gubernur mengatakan akan membuat surat kepada Presiden, selain berterima kasih, juga membuat catatan. Dengan harapan, Presiden melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) yang kemarin mendampingi, dapat meneruskan arahan-arahan itu ke menteri-menteri terkait.
Hal itu dapat dilihat ketika Kemenhub sudah mengirimkan timnya dan Pelindo ke Sadai. Pada saat di Toboali, Presiden juga sudah memerintahkan agar Bupati Bangka Selatan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun pasar di Toboali.
