Network
MataBangka.com - Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin ingin Bangka Belitung menjadi contoh jika penambangan ilegal bisa ditata. Bagaimana cara sosok yang merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM ini akan melakukannya?
Sejak dilantik sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, sangat serius memerhatikan praktik pertambangan di Bangka Belitung.
Melalui sejumlah cara, ia memerlihatkan upaya dan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) memperbaiki tata kelola pertambangan timah.
Prinsipnya bertujuan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga di sinilah pentingnya kesadaran dan kepedulian semua pihak untuk memahami langkah yang diambil Pemprov Kep Babel bukanlah upaya menghalangi masyarakat untuk mencari nafkah, melainkan agar penambangan harus berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Kondisi ini diharapkan Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin dapat ditanggapi secara positif oleh semua pihak seperti yang dikutip matabangka.com dari babelprov.go.id.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung program penataan pertambangan ilegal. Esensinya kita tahu bahwa kegiatan tersebut tidak benar secara hukum, mulai dari terjadinya kerusakan lingkungan hingga dapat merusak masa depan generasi muda kita,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan penanganan tambang ilegal antar pemangku kepentingan di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur, Jumat (8/7/2022).
Masalah penambangan ilegal ini diakuinya sudah berlarut-larut, akibatnya beberapa wilayah saat ini masuk dalam peta lahan kritis, meskipun status lahannya di hutan lindung maupun hutan konservasi. Hal ini dikatakannya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama.
Maka dirinya mengajak semua pihak yang diberikan amanah untuk menata pertambangan di Babel, untuk dapat bersama-sama, bersinergi dan bersatu padu menata pertambangan ilegal ini.
"Proses penataan tambang ilegal tidaklah mudah, namun dengan kesadaran dan kepedulian semua pihak. Hal ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Kita juga menjaga agar tidak terjadi gejolak horizontal di masyarakat, seperti yang terjadi di Teluk Kelabat antara penambang dan nelayan,” tegasnya.
Dirinya berupaya keras agar tindakan ini dapat ditanggapi secara positif, tujuannya jelas agar masyarakat dapat melakukan aktifitas tambang secara legal dan aman, bukan sebaliknya malah menghambat masyarakat mencari nafkah.
