Fakta Soal Perubahan Debat Cawapres, Timnas Amin Menolak Usulam Tim Paslon 2 Hanya Pemaparan Tanpa Sanggahan

Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi dalam urusan debat kepada KPU.

Menyikapi pernyataan Drajad, Co-Captain Timnas AMIN, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan bahwa rapat untuk menentukan format debat capres-cawapres adalah Forum Grup Discussion (FGD).

Dalam FGD tersebut, Timnas AMIN menolak usulan dari paslon nomor urut 2 yang ingin debat berlangsung tanpa adanya sanggahan, dan malah menawarkan usulan baru.

Dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Minggu, 30 November 2023, Nihayatul Wafiroh menyatakan bahwa Timnas AMIN menolak usulan Tim Paslon Nomor urut 2 yang jika disetujui akan membatasi pengenalan pemilih terhadap kualitas utuh para paslon, serta terkesan ingin memberikan kenyamanan berlebih pada paslon tertentu.

“Dalam kesempatan yang sama Timnas AMIN telah dengan tegas menolak usulan Tim Paslon Nomor urut 2 yang jika disetujui akan membatasi pengenalan pemilih terhadap kualitas utuh para paslon, serta terkesan ingin memberikan kenyamanan berlebih pada paslon tertentu,” sambungnya.

Usulan format baru yang diajukan Timnas AMIN adalah meminta KPU untuk menghadirkan capres dan cawapres dalam setiap sesi debat untuk menunjukkan kualitas setiap pribadi paslon.

Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa mereka tidak meminta menghilangkan debat khusus cawapres, melainkan agar pasangan calon capres-cawapres selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat.

 “Dalam pertemuan FGD oleh KPU di 29 November 2023, TIMNAS AMIN menyampaikan ide awal dalam diskusi FGD tersebut bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat, pasangan calon capres-cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Namun bukan menghilangkan debat cawapres,” katanya menjelaskan.

Menurut Nihayatul Wafiroh, KPU meminta usulan tertulis dari setiap paslon untuk menentukan format baru debat capres-cawapres.

“Yang disepakati hari itu hanya i) lokasi agenda debat di Jakarta dan ii) tanggal/waktu pelaksanaannya,” ungkapnya. “Sementara format debat dan teknis lainnya KPU menyatakan akan menggelar kembali rapat dengan seluruh tim paslon, dan untuk itu meminta masukan tertulis dari masing-masing paslon untuk diterima paling lambat 1 Desember 2023