Network
MataBangka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) dalam menjamin penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, bagi masyarakat agar tepat volume dan tepat sasaran.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim mengungkapkan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM Bersubsidi, dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.
"Pembahasan PKS dilakukan secara transparan dan bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk di dalamnya BBM subsidi dan kompensasi," kata Halim, Jum'at, 1 Maret 2024.
Lanjutnya, PKS antara BPH Migas dengan Pemprov bertujuan melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Babel, Mohammad Soleh berharap melalui kerja sama ini penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran, mengingat selama ini sebagian distribusinya masih belum sesuai peruntukan.
"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, serta dapat ditaati oleh semua pihak," jelas Soleh.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, sebagai operator senantiasa mendukung sinergitas dan kebijakan regulator terkait pendistribusian BBM subsidi ke masyarakat.
"Kami sangat mendukung adanya kerjasama ini dapat menjadi langkah mitigasi (antisipasi) melalui kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat juga daerah," tukas Tjahyo.
"Kami berharap melalui hal tersebut, penyaluran BBM Subsidi kepada konsumen yang tidak berhak dapat teratasi dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya," paparnya.
