Network
MataBangka.com - Penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) tidak terlepas dari peran tiga lembaga ini.
Lembaga itu di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
Oleh karena itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Beliadi bersama Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Efredi Effendy, mendatangi DKPP, pada Jumat, 18 Agustus 2023.
"DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, tentu punya tugas berat menindaklanjuti setiap pengaduan terkait pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu oleh KPU dan Banwaslu," kata Beliadi.
Lanjutnya apalagi saat ini ada rumor Anggota KPU dan Banwaslu, sudah terafiliasi dalam partai politik tertentu, sehingga terkesan bahwa netralitas penyelenggara Pemilu yang dipertanyakan.
Menurutnya hal ini tentu akan berdampak pada penurunan indeks demokrasi, dan animo masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut.
Terutama bagi anak-anak muda, yang saat ini banyak tertarik dengan dinamika politik khususnya di Babel.
"Melalui ini kami ingin memberi bukti kepada anak muda, bahwa rumor yg beredar itu tidak benar, mereka bisa menggunakan hak pilihnya saat Pemilu," jelas Beliadi.
Menanggapi hal tersebut Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah didampingi Sekretaris DKPP David Yama dan jajarannya menyampaikan, bahwa berdasarkan data pengaduan dari masyarakat Babel bahwa ada satu aduan, dan sudah diputuskan yaitu sanksi pada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan (Basel) terkait seleksi badan Ad Hoc, diharapkan aduan tersebut menjadi yang pertama dan terakhir.
