Network
MataBangka.com - Berdiri sejak tahun 2000 lalu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebagai daerah otonomi, telah memberikan dampak signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.
Tak hanya itu, Babel juga mengoptimalkan kemandirian daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
"Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah Babel tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, namun dapat diatasi dan dicari jalan keluarnya secara bersama-sama," ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, Kamis, 6 Juli 2023.
Suganda melanjutkan hal ini tidak terlepas dari kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait.
Menurutnya, beberapa poin penting dari hasil Pembangunan Daerah pada tahun 2022 dilihat dari indikator makro.
Poin dimaksud diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Babel pada tahun 2022 mencapai 72,24 yang berarti meningkat 0,55 poin atau 0,77 persen, dibandingkan capaian tahun sebelumnya 71,69 dengan nilai IPM rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,52 poin.
Kedua, persentase penduduk miskin, dimana tingkat kemiskinan di Babel 4,61 persen berada dibawah tingkat kemiskinan nasional 9,57 persen.
"Tercatat tingkat kemiskinan Babel pada tahun 2022 berada pada urutan tiga terendah setelah Bali dan Kalimantan Selatan," jelas Suganda.
Ketiga, laju pertumbuhan ekonomi Babel tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp.95,28 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp.57,80 triliun, dimana ekonomi Babel tahun 2022 tetap tumbuh positif di angka 4,40 persen.
"Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai Pj Gubernur, kami sudah menyampaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 1 April-30 Juni 2023," paparnya.
Selama kurun waktu tiga bulan, dirinya menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari aspek pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan, dengan beberapa catatan-catatan penting.
Diakuinya, Pemprov Babel juga memperhatikan secara seksama, serta menindaklanjuti kebijakan pusat terkait dengan reformasi birokrasi dan netralitas ASN.
Dimana tujuan reformasi birokrasi tersebut untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai _core values_ berakhlak.
"Penerapan sistem merit merupakan reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh Pemprov Babel, yakni penyederhanaan struktur organisasi, terlaksananya penyesuaian sistem kerja pasca penyetaraan jabatan dalam proses penyederhanaan birokrasi, melakukan pemetaan kompetensi melalui assessment untuk percepatan meritokrasi dan penilaian dari Komisi ASN dari 267,5 pada April 2023, menjadi 286,5 pada Mei 2023," terang Suganda.
"Hal ini menjadi langkah nyata Pemprov Babel dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, handal dan berintegritas," paparnya.
Sedangkan untuk memastikan netralitas ASN di lingkungan Pemprov Babel dirinya telah menerbitkan surat edaran nomor 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN dan pegawai kontrak di lingkungan Pemprov Babel.
"Artinya, ASN dan pegawai kontrak di lingkungan Pemprov Babel, wajib menjaga kenetralitasannya pada pemilu 2024," tegas Suganda
"Netralitas berarti tidak berpihak atau tidak ikut/tidak membantu salah satu pihak dalam hal ini kontestan (partai politik, calon kepala negara, maupun calon kepala daerah)," paparnya lagi.
Tak lupa,Suganda mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang telah memberikan arahan dan petunjuk atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Babel.
Menanggapi hal itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Akmal Malik, memberikan apresiasi atas kinerja makro dan capaian Babel yang sudah sangat baik.
"Saya mengapresiasi Babel, dengan dana yang terbatas, tapi memiliki beberapa prestasi yang sudah cukup baik," kata Akmal Malik.
Selain itu, dari _brainstorming_ dirinya juga memberikan masukan, dengan menekankan poin penting yang terletak pada basis perencanaan.
"Seharusnya, sebuah performance atau kinerja basisnya adalah perencanaan. Masalahnya, apakah perencaan yang selama ini dibuat sudah berbasis kebutuhan real yang berkenaan dengan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, posisi provinsi lebih rumit dimana tugas provinsi bisa tumpang tindih dengan tugas kabupaten, termasuk didalamnya tumpang tindih anggaran.
"Jadi, provinsi punya kewenangan, begitu pula dengan kabupaten. Sehingga, harus ada sinergi antara dana desa dan dana kabupaten untuk menyelesaikan persoalan-persoalan," papar Akmal.
"Untuk itu, secara substansi ingin teman-teman Babel kembali melakukan tabayun antara kabupaten dengan desa," pungkasnya. (***)
