Dibawah Inflasi Nasional, Provinsi Bangka Belitung Dengan Inflasi Terendah Se-Indonesia

- 13 Juni 2023, 11:18 WIB
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dalam rangka Membahas Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah secara Virtual melalui Aplikasi _Zoom_, Senin, 12 Juni 2023 dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dalam rangka Membahas Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah secara Virtual melalui Aplikasi _Zoom_, Senin, 12 Juni 2023 dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian /Ist/ Diskominfo Babel/

MataBangka.com. Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dalam rangka Membahas Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah secara Virtual melalui Aplikasi _Zoom_, Senin, 12 Juni 2023.

Tito Karnavian menyampaikan _update_ daerah-daerah dan komunitas yang inflasinya terkendali, serta daerah-daerah dan komunitas yang inflasinya perlu mendapatkan atensi serta diwaspadai.

"Dari data yang ada, untuk daerah di bawah inflasi nasional 4 persen, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Provinsi Babel dengan posisi 2,41 persen, yang artinya sangat terkendali," ungkap Tito Karnavian.

Kemudian untuk tingkat kota yaitu kota Tanjungpinang yakni 2,3 persen dan tingkat kabupaten adalah kabupaten Indragiri Hilir sebesar 2,51 persen.

Sebaliknya Tito Karnavian juga mengungkapkan beberapa daerah yang memerlukan atensi, karena tingkat inflasinya di atas nasional agar bisa dikendalikan.

"Tingkat provinsi, mohon atensi untuk Provinsi Maluku yakni 5,06 persen, kemudian untuk tingkat kota yakni Kota Ternate sebesar 5,71 persen dan Kabupaten Sumenep Jawa Timur sebesar 5,44 persen, ini merupakan data sementara yang diperoleh," lanjutnya.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan untuk mewaspadai kemungkinan kekeringan terutama pada daerah-daerah dengan potensi kekeringan dan rawan pangan.

Diharapkan pemerintah daerah membantu memperkuat jaringan irigasi di daerah-daerah, menyiapkan suplai air yang cukup dari sumber-sumber air, serta modifikasi cuaca di daerah dengan potensi kekeringan.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah