MataBangka.com - Transparansi terkait pengadaan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 penting untuk diketahui masyarakat, maka dari itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melaksanakan Rapat Publikasi Pengawasan Logistik Pemilu 2024.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu Babel, Jefri, mengatakan
Bawaslu Babel dalam tugas pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022, ada beberapa hal yang sudah dilakukan terkait pengawasan pengadaan logistik seperti bilik suara, kotak suara dan lainnya.
"Ada beberapa yang sudah masuk dalam laporan di Bawaslu Babel dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini harus diperhatikan terkait hal itu karena ini berkaitan dengan kelancaraan Pemilu 2024," ungkap Jefri, pada Kamis, 30 November 2023.
"Kami menghimbau mari bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif, harapannya bekerjasama dengan media bahwa persiapan Pemilu 2024 sudah dilakukan dengan baik dan benar," ujarnya.
Sementara itu, ditambahkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Publikasi Bawaslu Babel, Sahirin, hal ini salah satu bukti transparansi dari Bawaslu Babel sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tugas Bawaslu dalam pengawasan logistik Pemilu.
"Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebab hingga saat ini KPU sudah memberikan akses apa-apa saja yang sudah terdistribusi seperti kotak suara, bilik suara, tinta dan segel," kata Sahirin.
"Dari laporan ada juga yang rusak, yakni tinta bocor dan kotak suara, dari ratusan ada belasan yang rusak," paparnya.
Lanjutnya logistik sangat penting, apalagi tidak semaunya KPU mencetak, tapi sesuai daftar pemilih ditambah dua persen cadangan
"Setelah KPU mencetak surat suara, maka Bawaslu akan mengawasi penyortiran surat suara itu," jelas Sahirin.
"Jangan sampai seperti Pemilu 2019 lalu kembali terjadi, seperti surat suara tertukar," terangnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Babel, Husin, mengungkapkan terkait pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang seluruh kabupaten/ kota di Babel sudah menerima dana hibah sebanyak 40 persen, sedangkan sisanya 60 persen di tahun 2024.
"Berdasarkan PKPU Nomor 6 tahun, logistik itu sebenarnya tidak masuk dalam tahapan-tahapan. Namun, logistik merupakan salah satu hal yang penting sebab tanpa logistik, Pemilu tidak akan berjalan," tukas Husin.
Ditambahkannya mengenai pengadaan logistik Pemilu ini semuanya dilaksanakan secara sentralistik yang dikomandoi oleh KPU RI, melalui kewenangan pengadaan Sekretariat Jenderal (Sekjen) KPU terutama dukungan alat bantu tunanetra. (***)