Network
Tak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki setiap produsen minyak goreng.
Luhut menambahkan, mereka bisa kembali mendapatkan hak ekspor ketika situasi kembali mereda.
"Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga tetap stabil," katanya.
Pemerintah Lakukan Pengawasan selain melakukan deposito minyak goreng, Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat.
Pengawasan ini akan dilakukan berdasarkan data Simirah.
Tentunya akan ada sanksi bagi yang melanggar.
Luhut menjelaskan, Kementerian Perdagangan juga akan membuka kembali hotline pengaduan masyarakat tentang berbagai pelanggaran yang terjadi terkait ketersediaan minyak goreng di pasaran sehingga kita bisa menindaklanjuti aduan masyarakat secara langsung.
"Semoga upaya ini bisa membantu menstabilkan harga minyak goreng pada posisi semula sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah dan terjangkau harganya," ucapnya.
Minyak Goreng Bersubsidi Mulai Langka Jelang Ramadan
Sejumlah pemiliki toko grosir maupun eceran mengeluhkan kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau Minyakita jelang bulan Ramadan.
Salah satunya Adam, pemilik toko grosir di Pasar Balong.
