Network
MataBangka.com - Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tunjangan transportasi unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2017 - 2021, masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.
Pasalnya, kasus yang menyeret sejumlah nama pimpinan DPRD Babel tersebut, belum semuanya tuntas di meja hijau.
Baru beberapa nama yang ditetapkan tersangka dan mendapat keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Kelas II Pangkalpinang, yakni Mantan Sekretaris DPRD Syaifuddin, dua pimpinan DPRD yaitu Hendra Apollo dan Amri Cahyadi.
Sedangkan, satu pimpinan DPRD lainnya belum juga selesai atau menyisakan satu nama, yakni Deddy Yulianto yang juga merupakan pimpinan DPRD Babel periode 2017 - 2021.
Padahal berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa, namun pihak Kejati Babel belum melakukan tindakan hukum terhadap Dedy Yulianto.
Penundaan tindakan hukum terhadap Dedy Yulianto disinyalir lantaran bertepatan pada tahun politik, dan tercatat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dalam kontestasi Dewan Perwakilan Daerah (DPP) asal Babel.
Menanggapi hal tersebut, Kajati Babel, Asep Maryono membenarkan jika belum ada tindakan hukum terhadap Dedy Yulianto.
"Belum, bang," jawab Asep singkat etika dikonfirmasi awak media melalui pesan Whatsapp, Senin, 19 Februari 2024.
Asep Maryono beralasan jika pihaknya masing menunggu hasil resmi dan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
