HUT Ke-78 RI, Berikut yang Disampaikan Presiden Jokowi

- 16 Agustus 2023, 15:44 WIB
Suasana Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023, dilaksanakan di ruang utama DPRD Babel, Rabu, 16 Agutus 2023..
Suasana Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023, dilaksanakan di ruang utama DPRD Babel, Rabu, 16 Agutus 2023.. /Dwi Haryoto/ MataBangka.com/

MataBangka.com - Mengenakan pakaian adat, Fanibar dari Provinsi Maluku, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menjelaskan berbagai hal dalam pidato memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), termasuk persoalan-persoalan dengan dirinya langsung.

Pidato kenegaraan juga disaksikan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ketua dan Wakil Ketua DPRD, pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), pejabat instansi swasta dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), dilaksanakan di ruang utama gedung DPRD Babel. 

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan partai politik, setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya, belum ada arahan dari Pak Lurah," ungkap Jokowi ketika Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023, Rabu, 16 Agustus 2023.

"Saya sempat berpikir, siapa ini “Pak Lurah”. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode," ulasnya.

"Tapi, perlu saya tegaskan. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol," ujarnya.

Lanjutnya sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik.

"Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi," terangnya.

"Walaupun saya paham, ini sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan [Bahasa Jawa], dijadikan alibi, dijadikan tameng," paparnya lagi.

"Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, ada, ke Kota B, ada, ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira menurut saya juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja," jelasnya.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah