Lewat Program 'Gule Kabung' Suganda Pandapotan Pasaribu Siap Sukseskan Arahan Mendagri

- 10 Juni 2023, 10:46 WIB
Program 'Gule Kabung' yang dilaksanakan saat ini, diyakini Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu dapat turut mensuskeskan arahan dari Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi penjabat kepala daeah se-Indonesia yang dilaksanakan Jumat, 9 Juni 2023 di Jakarta
Program 'Gule Kabung' yang dilaksanakan saat ini, diyakini Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu dapat turut mensuskeskan arahan dari Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi penjabat kepala daeah se-Indonesia yang dilaksanakan Jumat, 9 Juni 2023 di Jakarta /Ist/ Diskominfo Babel/

MataBangka.com. Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat (Pj) Kepala Daerah (KDH) se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, pada Jumat, 9 Juni 2023, memberikan sejumlah arahan.

Terkait arahan itu, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel sudah melakukan langkah-langkah untuk menyukseskan program-program tersebut.

Menurutnya, beberapa program tinggal disempurnakan saja karena dirinya baru dua bulan sembilan hari memimpin Babel.

"Tentunya masih _on the track,_ sesuai dengan program dan mudah-mudahan dalam waktu satu tahun periode saya memimpin, diberikan kesempatan bisa menuntaskan lima program unggulan," ungkap Suganda usai rakor.

"Itu bisa dilakukan apalagi dengan program Gule Kabung yang bisa menggandeng semua stakeholder.  Mudah-mudahan ini semua bisa dilakukan dengan baik," tukasnya.

Dirinya juga telah memberikan instruksi melalui WhatsApp Group pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), terkait arahan Mendagri dalam rakor tersebut.

Maka dengan begitu semua arahan bisa langsung ditindaklanjuti oleh Kepala OPD, sebelum nanti melakukan pertemuan secara langsung.

Diketahui rakor bertujuan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah.

Tito Karnavian menekankan agar para Pj KDH berkinerja yang baik, hal ini dikarenakan Pj KDH bukanlah jabatan politik dan tidak ada biaya politik.

Selain itu, Pj KDH diangkat dari struktural Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama, sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni terkait tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). (***)

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x