Network
MataBangka.com - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman turut menyikapi rencana pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor timah.
Algafry Rahman bersama seluruh kepala desa bertemu langsung dengan anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Pati Jaya guna membahas dan berdiskusi terkait dampak atas kebijakan pelarangan ekspor timah bagi masyarakat di daerah penghasil timah.
"Rencana pelarangan ekspor timah sudah menjadi perbincangan dan perdebatan di ruang publik, sebagai daerah penghasil timah tentu saja ini perlu kita sikapi apalagi tidak bisa kita pungkiri ekonomi masyarakat masih tergantung dengan produksi timah," ucap Algafry.
Menurut Algafry perlu sekali adanya pengkajian kembali berkaitan dengan rencana penutupan eksport timah ini, sehingga masyarakat masih bisa memberikan dan menikmati proses penambangan yang ada di daerah ini.
Sebelumnya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin dalam Indonesia Tin Conference 2022 di Jakarta beberapa waktu lalu, mengungkapkan alasan larangan ekspor adalah karena serapan hilirisasi balok timah (tin ingot) yang masih sangat rendah yakni sebesar 5 persen.
"Dari sekian banyak produk, hanya kurang lebih 5 persen yang lebih hilir dari tin ingot yang dikelola di dalam negeri. Ini PR (pekerjaan rumah) paling besar ketika pelarangan ekspor tin ingot terjadi," kata Ridwan yang saat ini juga menjabat Penjabat Gubenur Babel.
Menurut Ridwan, serapan balok timah di hilir masih belum optimal. Ia khawatir industri dalam negeri tidak mampu menampung pasokan tin ingot begitu larangan ekspor terbit.
Ia menyebut dari data yang dihimpun, memang belum banyak industri hilir yang bisa menyerap tin ingot hasil hilirisasi. Di sisi lain, industri hilir seperti otomotif dan elektronik yang sudah ada pun memiliki jaringan rantai pasok sendiri.
"Ketika hilirisasi ini nanti jadi kewajiban, bagaimana kita menyiapkan diri, misalnya, jangan sampai kita bisa buat tapi tidak bisa jual," katanya.
